KOMPAS.com — Kalau ada gerebekan aparat berwajib ke rumah prostitusi, sudah barang tentu para pekerja seks komersial (PSK) bakal menjadi pihak yang kena hukum. Sementara para pelanggannya, mayoritas lelaki hidung belang, bisa melenggang senang.
Berangkat dari pertimbangan "ketidakadilan" itulah, Pemerintah Taiwan berencana menggantikan peraturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Prostitusi yang sudah uzur. "Undang-undang itu habis masa berlakunya tahun depan," begitu suara pihak Kementerian Dalam Negeri sebagaimana warta media massa AP dan AFP, Senin (25/10/2010).
Sebagai gantinya, kementerian tersebut menyiapkan rancangan terbaru yang menetapkan PSK sebagai profesi resmi. Konsekuensinya, PSK mendapat perlindungan hukum pula.
Berdasarkan usulan yang diajukan, tiga hingga lima pekerja seks boleh membuka bordil kecil di Taiwan, kecuali di dekat sekolah, perumahan umum, kuil, dan rumah ibadah lainnya.
Para perempuan itu tidak akan dirazia polisi atau dijatuhi denda, seperti yang sering terjadi sekarang.
Bagaimanapun, para pejabat Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan menggelar konsultasi publik sebelum mengambil keputusan akhir.
Khusus
Tak hanya itu, pihak berwenang Taiwan pernah mengusulkan sebuah kawasan khusus untuk para pekerja seks, tetapi kubu oposisi dan kelompok agama memperingatkan, hal itu bisa membuat industri seks menjadi sektor perdagangan yang sah.
Saat ini banyak pekerja seks yang harus membayar kepada germo, mafia, ataupun pemilik karaoke dan bar jika mendapatkan pelanggan.
Berdasarkan UU yang berlaku saat ini, pekerja seks diancam hukuman tahanan tiga hari dan denda sampai lebih dari Rp 9 juta jika tertangkap melakukan perdagangan seks. Namun, pelanggan mereka sama sekali bebas dari gugatan hukum.
Hingga saat ini Taiwan merupakan satu dari sebagian kecil negara di dunia yang menghukum pekerja seks, sedangkan pelanggannya dibebaskan.
Walau Taiwan bukan merupakan salah satu kota tujuan wisata seks dunia, industri seks di negara ini tergolong besar. Terdapat ratusan ribu pekerja seks di Taiwan dengan perputaran uang mencapai ratusan juta dollar.
http://internasional.kompas.com/read/2010/10/25/15055661/
Berangkat dari pertimbangan "ketidakadilan" itulah, Pemerintah Taiwan berencana menggantikan peraturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Prostitusi yang sudah uzur. "Undang-undang itu habis masa berlakunya tahun depan," begitu suara pihak Kementerian Dalam Negeri sebagaimana warta media massa AP dan AFP, Senin (25/10/2010).
Sebagai gantinya, kementerian tersebut menyiapkan rancangan terbaru yang menetapkan PSK sebagai profesi resmi. Konsekuensinya, PSK mendapat perlindungan hukum pula.
Berdasarkan usulan yang diajukan, tiga hingga lima pekerja seks boleh membuka bordil kecil di Taiwan, kecuali di dekat sekolah, perumahan umum, kuil, dan rumah ibadah lainnya.
Para perempuan itu tidak akan dirazia polisi atau dijatuhi denda, seperti yang sering terjadi sekarang.
Bagaimanapun, para pejabat Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan menggelar konsultasi publik sebelum mengambil keputusan akhir.
Khusus
Tak hanya itu, pihak berwenang Taiwan pernah mengusulkan sebuah kawasan khusus untuk para pekerja seks, tetapi kubu oposisi dan kelompok agama memperingatkan, hal itu bisa membuat industri seks menjadi sektor perdagangan yang sah.
Saat ini banyak pekerja seks yang harus membayar kepada germo, mafia, ataupun pemilik karaoke dan bar jika mendapatkan pelanggan.
Berdasarkan UU yang berlaku saat ini, pekerja seks diancam hukuman tahanan tiga hari dan denda sampai lebih dari Rp 9 juta jika tertangkap melakukan perdagangan seks. Namun, pelanggan mereka sama sekali bebas dari gugatan hukum.
Hingga saat ini Taiwan merupakan satu dari sebagian kecil negara di dunia yang menghukum pekerja seks, sedangkan pelanggannya dibebaskan.
Walau Taiwan bukan merupakan salah satu kota tujuan wisata seks dunia, industri seks di negara ini tergolong besar. Terdapat ratusan ribu pekerja seks di Taiwan dengan perputaran uang mencapai ratusan juta dollar.
http://internasional.kompas.com/read/2010/10/25/15055661/
