JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menyatakan bahwa dalam evaluasi kinerja pemerintahan SBY dan Boediono selama satu tahun ini di bidang pemberantasan korupsi justru lebih parah ketimbang rezim Soeharto. Oleh karena itu, SBY-Boediono dinilai harus memasukkan unsur profesional di dalam kabinetnya ketimbang dari unsur parpol.
"Soeharto kita benci karena diktator dan korupsinya, tapi sekarang di era SBY kita sedang membiarkan korupsi dalam skala besar di berbagai belahan Indonesia," ujar La Ode, Rabu (20/10/2010), dalam dialog "Evaluasi Setahun Kabinet dan Realitas", di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Ia mengungkapkan apabila Soeharto tidak diberikan gelar pahlawan karena pertimbangan praktek korupsi di eranya, SBY pun juga nantinya tidak bisa mendapat gelar pahlawan nasional. "Pada saat Soeharto hanya segelintir orang saja yang lakukan korupsi, kalau sekarang sampai ke daerah-daerah juga korupsi," ujar La Ode.
Ia mengungkapkan dalam evaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun ini, SBY seharusnya berani memasukkan unsur profesional menggantikan unsur parpol di dalam kabinet. "Arahkan pada profesional itu, sehingga empat tahun ke depan dipimpin orang profesional bukan lagi orang parpol untuk mengakomodir kepentingan politik parpol gabungan koalisi," ujarnya.
Menurut La Ode, SBY merupakan presiden yang terkuat daripada presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu, SBY seharusnya berani bersikap menarik dari kepentingan politik dan mulai memasukkan unsur profesional di dalam kabinetnya. "Untuk evaluasi besok, tidak usahlah presiden ramai-ramai bawa orang, cukup panggil beberapa ahli dan bicarakan tentang kinerja apa yang baik dan menteri mana yang di-reshuffle," tandas La Ode.
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/20/15503530/
"Soeharto kita benci karena diktator dan korupsinya, tapi sekarang di era SBY kita sedang membiarkan korupsi dalam skala besar di berbagai belahan Indonesia," ujar La Ode, Rabu (20/10/2010), dalam dialog "Evaluasi Setahun Kabinet dan Realitas", di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Ia mengungkapkan apabila Soeharto tidak diberikan gelar pahlawan karena pertimbangan praktek korupsi di eranya, SBY pun juga nantinya tidak bisa mendapat gelar pahlawan nasional. "Pada saat Soeharto hanya segelintir orang saja yang lakukan korupsi, kalau sekarang sampai ke daerah-daerah juga korupsi," ujar La Ode.
Ia mengungkapkan dalam evaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun ini, SBY seharusnya berani memasukkan unsur profesional menggantikan unsur parpol di dalam kabinet. "Arahkan pada profesional itu, sehingga empat tahun ke depan dipimpin orang profesional bukan lagi orang parpol untuk mengakomodir kepentingan politik parpol gabungan koalisi," ujarnya.
Menurut La Ode, SBY merupakan presiden yang terkuat daripada presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu, SBY seharusnya berani bersikap menarik dari kepentingan politik dan mulai memasukkan unsur profesional di dalam kabinetnya. "Untuk evaluasi besok, tidak usahlah presiden ramai-ramai bawa orang, cukup panggil beberapa ahli dan bicarakan tentang kinerja apa yang baik dan menteri mana yang di-reshuffle," tandas La Ode.
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/20/15503530/
