Giliran Dinas Pelayanan Pajak Kena "Semprot" Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geleng-geleng kepala dengan paparan Dinas Pelayanan Pajak. Untuk sistem online penarikan pajak yang ditenderkan, Pemprov DKI malah bisa harus membayar sekitar Rp 8 triliun per tahunnya.

Dalam rapat dengan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta pada Jumat, 30 November 2012, kemarin, Basuki ingin omset pajak tahun 2013 sudah diketahui. Sebab, selama ini banyak wajib pajak yang bermasalah, namun penyelesaiannya pun tidak jelas.

Kemudian, Basuki menanyakan kepada Kepala DPP DKI jumlah wajib pajak dari hotel dan restoran. Menurut data, tercatat ada 1.501 hotel dan kos-kosan, serta 8.000 restoran yang merupakan wajib pajak.

"Semua data ini saya minta, alamatnya pemiliknya, teleponnya saya minta. Kasih soft copy. Kita secara acak akan telepon mereka," kata Basuki, seperti dalam video yang diunggah PemprovDKI di Youtube berjudul "30 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pelayanan Pajak".

"Jadi begini, Pak. Kalau Bapak tidak bisa selesaikan, saya bisa selesaikan sendiri dengan orang bank. Saya punya orang, bisa saya suruh tongkrongin, bisa datang sendiri datanya. Hotel A dapat berapa, nanti saya bicara ke pengusaha yang punya. Kalau dia enggak mau bayar pajak dengan betul, kita tutup usahanya. Kalau dia tidak mau bayar pajak, saya akan bilang bahwa kamu telah mencuri sekian persen," tutur Basuki kepada Kepala DPP DKI Iwan Setiawandi.

Menurut Basuki, sebenarnya mudah untuk mengetahui omset hotel dan restoran per bulannya. Salah satunya bekerja sama dengan bank-bank, seperti BRI, BCA dan Mandiri. Dia yakin, setiap perusahaan itu memiliki rekening bank.

Dari situ, kata dia, bisa ketahuan omset pajaknya dengan mengkali 10 persen dari total pendapatan. Sehingga, Dinas Pelayanan Pajak DKI tidak perlu mentenderkan sistem online yang bisa menghabiskan anggaran Rp 8 triliun per tahun.

"Untuk mengetahui omset, paksa mereka, uang-uang masuk mereka langsung disetor ke bank," kata Basuki.

"Nah, nanti kita lihat di bank, Mandiri, BRI, BCA, kalau wajib pajak ini sering rusak transaksinya karena dia mati hidup mati hidup mesinnya, ketahuan, kita cabut izinnya. Kita enggak mau tahu," ujarnya lagi.

Menurut Basuki, jika menggunakan sistem online yang ditenderkan oleh DPP, Pemprov DKI harus membayar orang tujuh hingga delapan triliun rupiah hanya untuk menarik pajak wajib pajak. Padahal, dengan sistem kerjasama dengan bank, DPP tidak mengeluarkan uang sepersen pun.

"Ini tidak bisa sistem ini, sasaran online Bapak. Saya kira dengan sistem online bapak kita jadi hemat, tapi kita dirampok, Pak. Bayangkan kalau semua online, kita bayar orang itu Rp 8 triliun per tahun. Bapak bisa katakan, tapi dapatnya banyak, Pak. Betul, tapi saya mau dengan dapat banyak kita tidak keluar satu sen pun," tutur Basuki.

Dia mengatakan, DPP bisa memanfaatkan pegawainya untuk menarik pajak dengan tambahan bonus.

Basuki (BTP): Berapa orang di kantor, Bapak?

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP): 930, Pak.

BTP: Seribu orang saja, dikasih hadiah bonus Rp 10 juta, dapat Rp 10 miliar satu bulan. Rp 12 miliar setahun. Buat apa saya kasih orang Rp 8 triliun ke orang. Rugi kan? Ini di luar gaji, Bapak. Itu sepuluh juta, kurang.. kasih Rp 20 juta. Saya yakin orang pada mau pindah ke pajak semua. Dikasih Rp 30 juta masih Rp 360 miliar, murah bener (dibanding bayar orang Rp 8 triliun per tahun).

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/09320981/

Dari "Andalusia" Mereka Mengawal Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruangan dengan ukuran ballroom yang lapang dengan penataan cukup mewah itu disebut ruang Andalusia. Entah apa hubungannya dengan wilayah Selatan Spanyol dengan nama serupa yang dikenal sebagai pusat Kerajaan Islam di Eropa dari abad 8 hingga abad 15. Yang pasti, ruangan yang menjadi bagian dari gedung perkantoran Menara 165, Jalan TB Simatupang Kav.1, Cilandak, Jakarta Selatan, itu sudah disulap menjadi pusat monitor dan operasi Tim Relawan Jokowi-Basuki.

Tak salah pula bila mereka disebut tim "bawah tanah" JB. Pasalnya, selain karena selama ini tim tersebut beroperasi secara rahasia, ruang Andalusia yang difungsikan sebagai Data Center Tim Relawan JB itu terletak di bawah permukaan tanah, di Basement 1 Menara 165.

"Dari ruangan ini kami siap mengawal dan memonitor perkembangan pencoblosan di 15.000 TPS di DKI Jakarta," ujar Koordinator Tim Relawan JB Hasan Nasbi di ruang Andalusia, Rabu (19/9/2012).

150 pemuda dan pemudi berusia mahasiswa dan berseragam kotak-kota terlihat serius mengamati laptop masing-masing mamantau perkembangan lapangan. Mereja duduk berderet membentuk huruf U. Di tengahnya duduk operator server. Di sisi kiri depan ruangan yang mengahadap ke arah utara terdapat layar utama yang cukup besar. Layar tersebut menampilkan update data terbaru maupun perkembangan informasi umum.

"Nanti setiap laporan dari TPS akan langsung kami sajikan di sini, termasuk hasil rekapitulasi," terang Hasan.

Tim Relawan JB menurunkan sekitar enam orang di tiap TPS. Tiga di antaranya akan berbaju kotak-kotak dan bertindak selaku saksi resmi bagi pasangan bernomor urut 3.

Data perhitungan di papan rekapitulasi maupun yang diisi pada lembaran laporan dan ditandatangani oleh para saksi maupun petugas TPS akan didokumentasikan dalam bentuk foto. Gambar tersebut akan dikirim pula ke Ruang Andalusia sebagai data gambar untuk melengkapi bukti hasil pengiriman data perolehan suara yang dilaporkan melalui perangkap telepon seluler.

"Jadi, jangan coba-coba mengutak-atik angka-angka tersebut dalam proses selanjutkan karena kami bunya bukti. Satu suara pun dari warga tak akan kami biarkan terabaikan," tegas Hasan.

Ia memastikan, pihaknya dapat menyajikan hitungan cepat secara paling akurat. Karena semua laporan dari lapangan, di 15.000 TPS akan tersaji langsung dan dapat diamati perubahannya di layar utama. Sebab itu pula, ia menjamin data yang akan mereka sajikan secara real-time itu minus toleransi kesalahan, jauh lebih akurat dibandingkan hitung cepat (quick-count).

"Semuanya data real-time dan tanpa margin of error karena hasil perhitungan di tiap TPS, itu pula yang tersaji di sini. Jadi, ini bukan lagi quick-count tapi data real-count," lanjut Hasan.

Tidak hanya data-data pencoblosan, perkembangan-perkembangan yang terjadi di tiap TPS dapat dipantau dari Ruang Andalusia. Setiap petugas lapangan telah dibekali dengan prosedur operasi standar untuk mengambil tindakan langsung maupun membuat laporan ke pusat data.

"Kertas suara yang rusak atau sudah dicoblos, kotak suara yang tidak kosong, hingga intimidasi atau tanda-tanda kecurangan di tiap TPS akan langsung dilaporkan ke sini," kata Hasan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadly Zon turut hadir untuk memberikan arahan dalam gladi resik relawan JB. Menurut Fadly, tim ini dibentuk bukan saja untuk membuktikan keseriusan Jokowi-Basuki memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Lebih jauh, tim ini bertujuan untuk mengawal proses demokrasi yang bersih dan menjamin hak pilih warga.

Sementara itu, tim sukses JB lainnya Denny Iskandar menambahkan, pembelajaran lain yang diberikan adalah mengenai pemanfaatan dana kampanye secara tepat.

"Dana tidak digunakan untuk membiayai black campaign atau untuk membiayai intimidasi atau provokasi. Dana besar bukan untuk dihambur-hamburkan untuk money politic. Kita gunakan dana untuk menjamin hak pilih setiap warga yang dijamin Konstitusi," tandas Denny.

http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/20/06290333/

Inilah Inovasi Baru "Branding" Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sukses dengan kemeja kotak-kotak sebagai personal branding dari pasangan Jokowi-Ahok, pada putaran kedua ini muncul inovasi dengan membuat permainan di dunia maya yang diberi nama "Selamatkan Jakarta".

Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center, Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Budi Purnomo Karjodihardjo, mengatakan, permainan ini belum resmi diluncurkan. Namun, sudah dapat dimainkan melalui jejaring sosial facebook.

"Belum resmi diluncurkan. Tapi sejak Sabtu (18/8/2012) lalu sudah dapat dimainkan. Hingga saat ini, setidaknya 50.000 orang telah memainkannya," kata Budi, di Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Permainan yang bentuknya mirip dengan games Angry Birds ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. Pihaknya menargetkan setidaknya hingga Pilkada putaran kedua nanti permainan ini akan dimainkan lebih dari 1.000.000 kali oleh pengunjung dunia maya di Indonesia.

"Kami belum launching saja, sudah dimainkan lebih dari 50.000 kali, apalagi jika nanti sudah dilaunching," ujar Budi.

Ia juga mengatakan bahwa permainan yang hendak diluncurkan itu juga dapat menjadi sarana pendidikan politik yang menyenangkan, khususnya bagi generasi muda. "Ini sarana yang positif. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara menyenangkan yaitu dengan bermain game," kata Budi.

Bagi yang tertarik untuk memainkan games ini dapat mengakses melalui facebook (apps.facebook.com/selamatkanjakarta) atau PC (www.metric-design.com/game.swf?). Untuk versi beta ini terdapat 30 level permainan, dan akan ditambah lagi setelah launching resmi, yang rencananya akan dilaunching langsung oleh Jokowi.

Tokoh jagoan dalam game ini adalah Jokowi yang mempunyai misi untuk menyelamatkan Jakarta dari permasalahan Jakarta yang ada selama ini seperti oknum pejabat, pengusaha hitam, pelaku kriminal dan sampah yang melambangkan kekumuhan dan kemiskinan. Untuk membersihkan masalah Jokowi ini dapat menggunakan senjata-senjata yang ada seperti bom tomat, rocket dan TNT. Tapi ingat, jangan sampai Jokowi ikut menghancurkan "warga yang baik" yang menjadi teman Jokowi di game ini.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/15/14204594/

Dana Kampanye Foke Tujuh Kali Lipat dari Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Dibandingkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), dana kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) mencapai tujuh kali lipat lebih. Pasangan Foke-Nara ini disokong dana kampanye sekitar Rp 70 miliar, sedangkan pasangan Jokowi-Ahok hanya sekitar Rp 9 miliar.

Dengan dana kampanye Rp 70 miliar, Fauzi memang bisa melakukan apa saja. Iklannya ada di semua televisi, radio, spanduk, dan baliho. Sebagai incumbent, dia juga leluasa berkampanye mengatasnamakan Gubernur Jakarta. Dukungan tokoh juga tak kurang. Ryaas Rasyid, Wiranto, dan Sutiyoso berada di belakangnya.

Namun dana kampanye yang besar tak menjamin pasangan Foke-Nara ini unggul. Pada babak pertama, Jokowi unggul 1-0. Perolehan suara pasangan Fauzi Bowo Nachrowi Ramli, versi hitung cepat sejumlah lembaga survei, di bawah pasangan Jokowi-Ahok, yaitu sekitar 33 persen. Sedangkan pasangan Jokowi-Ahok meraup dukungan terbanyak, yaitu 42,6 persen.

Selebihnya, soal pembiayaan kampanye, pasangan Jokowi-Ahok dibantu Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Partai Dewan Pembina Partai Geridra, Prabowo Subianto. Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI ini.

Namun Hashim bergerak sendiri. Ia membiayai survei-survei serta iklan luar ruang dan media elektronik yang memakan ongkos banyak. Pada iklan-iklan itu selalu disisipkan pernyataan penutup dari kakaknya, Prabowo Subianto, yang berhasrat jadi presiden dalam pemilihan 2014. »Pergerakan tim Pak Hashim sama sekali tak saya ketahui,” kata Boy Sadikin, ketua tim sukses Jokowi-Ahok.

Belakangan, keunggulan Jokowi-Ahok ini dipersoalkan pasangan Foke-Nara. Melalui tim advokasinya, pasangan nomor urut satu itu menuding ada praktek politik uang yang telah dilakukan secara masif oleh pendukung pasangan Jo­kowi-Ahok pada putaran pertama lalu.

Sekretaris tim advokasi Foke-Nara, Dasril Affandi, mengungkapkan bahwa praktek money politic yang dilakukan telah terjadi di sejumlah wilayah. Dari sisi waktu, pembagian uang juga bukan hanya dilakukan pada masa kampanye, me­lain­kan juga saat hari pencob­losan. ”Jumlahnya bervariasi, dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu,” kata Dasril, pekan lalu.

Jokowi enteng menanggapi tudingan ini. "Jangan dibalik-baliklah," kata pria yang masih menjabat Wali Kota Solo ini. Jokowi mengatakan masyarakat tahu bahwa saat berkampanye pasangannya tidak memiliki dana yang cukup. Baca selengkapnya di majalah Tempo.

http://id.berita.yahoo.com/dana-kampanye-foke-tujuh-kali-lipat-dari-jokowi-010303803.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama unggul telak sesuai prediksi di TPS tempat Ahok mencoblos.

Sebelum mencoblos di TPS 059 Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2012) tadi, cawagub Basuki Tjahaja atau Ahok memperkirakan perolehan suara di TPS tempat tinggalnya akan lebih dari 80 persen.

Hasilnya, justeru pasangan berseragam kotak-kotak itu melebihi target, yaitu mencapai 92 persen jumlah suara. Disebutkan ketua KPPS 059 Darmawan Arifin pasangan Jokowi-Ahok meraih 343 suara dari total 373 DPT yang ikut pencoblosan.

Setelah dikonversikan, jumlah pemilih tersebut adalah 91,95 persen dimenangkan pasangan nomor urut 3 Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara itu diurutan kedua, pasangan nomor urut 1 Foke-Nara meraih 22 suara. Pasangan nomor urut 2 Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria memperoleh 1 suara, pasangan nomor urut 4 Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini memperoleh 0 suara, pasangan nomor urut 5 Faisal Basri-Biem T Benjamien memperoleh 3 suara, dan pasangan nomor urut 6 Alex Noerdin-Nono Sampono memperoleh 4 suara.

Dari 580 orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 059 Muara Karang, sebanyak 137 dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya. Di TPS tersebut juga tidak ditemukan kertas suara yang rusak atau dinyatakan tidak sah.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/11/16290259/

Jokowi - Ahok Robohkan Pakem Figur Pemimpin DKI

Pencalonan resmi Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi simbol perobohan pakem lama yang berlaku di politik DKI Jakarta

Pasangan Joko Widodo-Ahok memiliki takdir politik yang unik. Namanya baru memiliki kepastian sebagai pasangan kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta pada pukul 14.00, Senin (19/3). Pasangan ini baru menyodok di detik-detik terakhir. Itu pun kali pertama dicalonkan oleh Partai Gerindra. Kedua pasangan ini sama-sama dari kalangan sipil. Jelas, ini merobohkan pakem yang selama ini berlaku.

Joko Widodo dan Ahok memiliki kesamaan. Keduanya berasal dari latar belakang kepala daerah sebagai bupati/walikota. Joko Widodo merupakan Wali Kota Solo. Hingga kini, dia juga masih menjabat. Sedangkan Ahok, sebelum menjadi anggota DPR RI, tercatat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Dua figur dari daerah ini memiliki reputasi baik di era kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Seperti Jokowi, dikenal cukup piawai menata kota Solo terutama menyangkut penataan kota seperti persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL), tanpa adanya kekerasan antara aparat Satpol PP dengan para pedagang di Taman Banjarsari yang nyaris tidak ada gejolak.

Dia juga memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik hingga melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka yang disiarkan oleh televisi lokal dengan masyarakat

Peran Jokowi di Solo juga mampu membetot kalangan luas. Seperti tagline "Solo: The Spirit of Java" menjadi salah satu hasil besutan Jokowi, sehingga menjadikan Solo sebagai kota yang diperhitungkan.

Sedangkan Ahok yang menjadi Bupati Belitung Timur (2005-2010) ini dikenal sebagai sisik bersih. Pada 2007, bupati pertama dari keturunan Tionghoa ini mendapat penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dan Gerakan Tiga Pilar Kemitraan.

Politisi yang kini menyebrang ke Partai Gerindra ini juga membuat kebijakan fenomenal dengan menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada seluruh warga Belitung Timur.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pasangan Jokowi-Ahok merupakan kandidat terbaik dan tepat untuk memimpin Jakarta. DKI Jakarta, kata Prabowo, membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas. "Pasangan Jokowi-Ahok sangat tepat memimpin Ibu Kota. Dalam hal ini kita sama-sama pilih yang terbaik," kata Prabowo di kantor KPU DKI Jakarta saat pendaftaran pasangan Jokowi-Ahok.

Kemunculan Jokowi-Ahok juga memiliki pesan penting, bila partai politik tak identik dengan praktik politik kartel. Praktik jual beli partai terutama jelang pemilukada, terbantahkan dengan majunya dua kandidat yang berasal dari daerah ini.

Fenomena saweran para kader PDI Perjuangan hingga mencapai Rp2 miliar dalam forum Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP DKI Jakarta, Minggu (18/3), seolah memberi pesan kebangkitan politik kerakyatan yang lama raib dalam politik praktis selama era reformasi ini. Akankah Jokowi-Ahok memenagi pertarungan keras perebutan DKI 1? Kita lihat saja.
Previous.

http://indochinatown.com/?link=news&value=924